MS NEWS, BOLMUT – Dugaan tekanan terhadap kerja jurnalistik mencuat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Seorang jurnalis media siber Liputan15, Nofriandi Van Gobel, mengaku diminta pihak PT Hutama Karya (Persero) untuk menghapus pemberitaan terkait dugaan pekerjaan proyek bermasalah, tak lama setelah berita tersebut dipublikasikan dan dikonsumsi publik.
Permintaan itu, menurut Nofriandi, tidak berhenti pada upaya penurunan berita. Ia juga mengungkap adanya tawaran proyek yang disampaikan agar pemberitaan tersebut ditakedown. Nofriandi menyatakan menolak permintaan itu karena dinilai melanggar prinsip independensi pers.
“Setelah berita terbit, saya diminta untuk menghapusnya. Bahkan ada tawaran proyek agar berita itu diturunkan,” kata Nofriandi, Senin, (22/12/2025).
Ia menegaskan bahwa berita yang dimuat merupakan produk jurnalistik yang disusun berdasarkan fakta di lapangan dan kepentingan publik. Karena itu, ia menolak permintaan penghapusan tersebut. “Terkait permintaan itu, saya menolak untuk menghapus berita,” ujarnya.
Nofriandi menilai permintaan penghapusan berita yang telah terbit, terlebih disertai tawaran proyek, merupakan bentuk tekanan terhadap kerja pers. Menurut dia, mekanisme keberatan atas pemberitaan telah diatur secara jelas melalui hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan meminta penghapusan berita.
Praktik tersebut, kata Nofriandi, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers serta melarang segala bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik.
Dikonfirmasi terpisah, Pengawas PT Hutama Karya, Muklis, membantah adanya upaya intimidasi terhadap jurnalis. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pemaksaan dalam menyampaikan permintaan tersebut.
“Kami tidak ada maksud intimidasi. Intimidasi itu ada unsur pemaksaan. Kami hanya meminta tolong. Kalau tidak dikabulkan, ya sudah, terima kasih,” ujar Muklis melalui telepon WhatsApp.
Muklis juga membantah adanya niat untuk menekan media ataupun mencederai institusi pers. “Kami tidak melakukan intimidasi atau menjelekkan media maupun institusi,” pungkasnya.(wan golonda)
