MS NEWS, BOLMUT – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mulai menggeser paradigma Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sekadar birokrat administratif menjadi agen literasi keuangan. Langkah ini ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan Sosialisasi Pasar Modal Bersama ASN, Rabu (04/02/26), di Aula Pohohimbunga Bapelitbangda.
Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., yang diwakili Sekretaris Daerah dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., menegaskan bahwa pemahaman pasar modal bukan lagi isu elit perkotaan, melainkan kebutuhan mendesak di era modern termasuk bagi ASN di daerah.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, PT BNI Sekuritas Manado, serta seluruh pihak yang terlibat.
Kegiatan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal, khususnya di lingkungan ASN Bolmut.
“Pemahaman pengelolaan keuangan yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang tidak bisa ditawar,” tegas Jusnan saat menyampaikan sambutan Bupati.
Ia menekankan, pasar modal memiliki peran vital bukan hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu, ASN dituntut tidak gagap menghadapi instrumen keuangan modern.
Jusnan mengatakan, ASN diposisikan bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan agen literasi keuangan di tengah masyarakat. Peningkatan pemahaman pasar modal diharapkan mampu membentuk pola pikir ASN yang lebih produktif dan bijak, sekaligus menjadi benteng terhadap maraknya praktik investasi ilegal dan penipuan berkedok imbal hasil tinggi.
“ASN harus menjadi contoh. Jika ASN melek pasar modal, masyarakat akan ikut belajar,” pungkasnya.
Di akhir sambutan, Jusnan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program edukasi keuangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya disebut sebagai kunci agar literasi dan inklusi keuangan tumbuh merata dan berkelanjutan.(**)
