MS NEWS, BOLMUT – Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali menjadi panggung penting penguatan sinergi pusat–daerah. Rabu (05/02/26), Bupati Bolmut Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev menerima kunjungan kerja perdana Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH., sejak dilantik pada Oktober 2025 lalu. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menandai arah baru peran kejaksaan yang lebih membumi.
Didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulut, Ny. Yulis Hendrik, Kajati Sulut meluncurkan sejumlah program prioritas Kejaksaan Negeri yang dirancang langsung menyentuh denyut ekonomi rakyat. Mulai dari Jaksa Bina UMKM, Jaksa Jaga Tani, hingga Jaksa Peduli Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebuah pesan tegas bahwa hukum hadir bukan hanya untuk menindak, tetapi juga mendampingi dan melindungi.
Peluncuran program ini diposisikan sebagai penguatan kemandirian pangan, pengembangan industri kreatif, peningkatan kualitas SDM, serta pemerataan ekonomi melalui pendekatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kejaksaan dan Pemda Bolmut tampil satu barisan: hukum sebagai katalis pembangunan, bukan penghambat.
Agenda kunjungan juga diisi dengan aksi nyata: penyerahan sertifikat dan buku saku kepada Duta Pelajar Adhyaksa, promosi wisata budaya, peninjauan produk UMKM lokal, pelepasan bibit ikan air tawar dan laut, hingga aksi bersih-bersih Pantai Batu Pinagut. Simbol yang jelas pembangunan hukum harus sejalan dengan pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi lokal.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena menegaskan makna strategis kunjungan ini bagi daerah. Menurutnya, kehadiran Kajati Sulut menjadi wujud nyata pembinaan, penguatan koordinasi, dan pengawasan yang konstruktif terhadap pelaksanaan tugas kejaksaan di daerah.
“Ini bukan sekadar agenda kelembagaan, tetapi komitmen bersama untuk memastikan hukum berjalan seiring dengan kepentingan rakyat,” tegas Bupati.
Pemda Bolmut, lanjutnya, menyambut baik peluncuran program prioritas tersebut yang akan diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan dan Pemda. Fokusnya jelas, pendampingan hukum, perlindungan, dan peningkatan kapasitas bagi UMKM, petani, nelayan, serta pembudidaya ikan agar berusaha secara aman, berkelanjutan, dan taat regulasi.(**)
