Setiap tahun, ketika kalender menandai “Hari Desa Nasional”, upacara digelar, pidato dilantunkan, dan desa kembali diposisikan sebagai fondasi pembangunan bangsa. Negara tampak hadir di panggung seremoni. Namun di balik itu, ada ironi yang nyaris tak pernah disuarakan: kesejahteraan aparat desa yang justru jauh dari kata sejahtera.
Mereka wajah negara yang paling dekat dengan rakyat. Kepala dusun, sekretaris desa, kaur, hingga perangkat teknis lainnya adalah garda terdepan pemerintahan. Mereka mengurus administrasi masyarakat, menyelesaikan konflik sosial, menyalurkan bantuan, hingga menjadi tempat pertama mengadu ketika masalah datang bertubi-tubi. Namun ironisnya, mereka pula yang paling sering luput dari perhatian kebijakan.
Di saat negara berani menekan swasta agar menaikkan upah minimum karyawannya dan mengalihkan honorer pemerintahan menjadi PPPK dengan jaminan gaji serta tunjangan yang lebih layak, aparat desa seolah tertinggal di lorong gelap kebijakan. Penghasilan mereka masih jauh dari upah minimum regional. Tunjangan nyaris tak memadai. Jaminan masa depan pun samar. Negara berbicara tentang keadilan sosial, tetapi para pelaksana terdekatnya justru berada dalam ketidakpastian.
Tak sedikit aparat desa yang menjalani hidup dengan dua wajah. Di pagi hingga siang hari, mereka melayani masyarakat dengan segala kompleksitas persoalan. Namun selepas jam pelayanan, mereka berubah menjadi petani, nelayan, buruh bangunan, atau pedagang kecil demi mencukupi kebutuhan keluarga. Bukan karena kurang loyalitas, melainkan karena pengabdian saja tak cukup membayar biaya hidup yang terus merangkak naik.
Negara menuntut dedikasi penuh, tetapi memberi kesejahteraan setengah hati. Profesionalisme diminta, pengabdian dijunjung, namun imbalan nyaris tak sepadan. Aparat desa dituntut hadir setiap saat, bahkan di luar jam kerja, tetapi nasib mereka sendiri kerap dianggap urusan sampingan.
Hari Desa Nasional semestinya menjadi lebih dari sekadar peringatan. Sudahkah negara berlaku adil kepada aparat desa? Ataukah mereka hanya dipandang sebagai pelengkap sistem, cukup bekerja, tanpa perlu disejahterakan?
Jika desa disebut sebagai fondasi pembangunan nasional, maka aparat desa adalah tiang-tiang penyangganya. Fondasi yang rapuh mustahil menopang bangunan yang kokoh. Bagaimana mungkin negara berharap pelayanan prima, tata kelola desa yang baik, serta masyarakat yang sejahtera, jika aparat desanya sendiri masih berkutat dengan persoalan ekonomi paling mendasar?
Kehadiran negara tak cukup diukur dari pidato dan upacara peringatan. Kehadiran sejati terwujud dalam kebijakan yang berpihak, keberanian memastikan aparat desa memperoleh status yang jelas, penghasilan layak, tunjangan, serta pengakuan yang setara dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Jika tidak, maka Hari Desa Nasional hanya akan menjadi ironi tahunan: hari ketika desa dirayakan, tetapi aparat desanya tetap menjadi anak tiri negara.(**)
