Oleh : Rahmat Toan Barusi
OPINI – Kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak boleh dibaca sebagai rutinitas organisasi lima tahunan. Ia adalah momen penentuan arah ideologis partai di tingkat daerah.
Pada titik ini, PDI Perjuangan dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama politis namun berbeda secara moral, melakukan regenerasi dan pembaruan, atau bertahan dalam stagnasi yang perlahan menggerus kepercayaan rakyat.
Secara objektif, kepengurusan baru memiliki modal kepemimpinan yang kuat. Ketua DPC PDI-P Bolaang Mongondow Utara terpilih berlatar belakang akademisi, lama mengabdi sebagai dosen, serta memiliki pengalaman sebagai mantan Wakil Bupati. Ini adalah kombinasi langka antara nalar ilmiah dan pengalaman pemerintahan.
Sekretaris DPC PDI-P berasal dari tradisi aktivisme dan dunia advokasi hukum, dengan jam terbang panjang dalam pergulatan hukum dan politik di Sulawesi Utara. Modal intelektual dan hukum ini seharusnya menjadi fondasi untuk membangun partai yang tertib, berdisiplin, dan berwibawa secara moral.
Namun justru di sinilah tuntutan publik menjadi lebih tinggi. Kepemimpinan dengan latar belakang intelektual dan hukum tidak boleh permisif terhadap penyimpangan. Ia harus berdiri paling depan dalam menegakkan disiplin dan etika partai.
Tanpa keberanian moral, keunggulan akademik dan pengalaman hukum hanya akan menjadi ornamen struktural yang kehilangan daya transformasinya.
Sejumlah dugaan yang menyeret nama kader partai tidak bisa terus disapu ke bawah karpet demi menjaga stabilitas semu. Dugaan keterlibatan kader dalam kasus pengadaan pupuk adalah persoalan serius yang menyentuh langsung nadi kehidupan petani.
Pupuk adalah alat produksi rakyat kecil. Ketika sektor ini diduga dijadikan ruang permainan, maka partai yang mengklaim diri sebagai pembela wong cilik sedang mempertaruhkan kredibilitas ideologisnya sendiri. Diam dalam situasi seperti ini bukan sikap bijak, melainkan bentuk pembiaran politik.
Lebih problematik lagi adalah dugaan adanya wakil rakyat dari kader partai yang memiliki ijazah tidak sah, ini bukan sekadar soal administratif atau kesalahan individu Ini adalah soal kejujuran politik. Wakil rakyat adalah simbol kedaulatan rakyat.
Jika keabsahan dasar pendidikannya dipertanyakan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan partai pengusung ikut runtuh. Dalam konteks ini, ketegasan partai bukan pilihan, melainkan kewajiban ideologis.
Kritik yang lebih tajam perlu diarahkan pada dugaan keterlibatan kader partai dalam praktik tambang ilegal. Kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan ancaman terhadap ruang hidup rakyat Bolmut adalah kejahatan sosial yang dampaknya melampaui satu periode kekuasaan.
Jika partai yang berbicara tentang keadilan sosial justru ditoleransi berada di sekitar praktik perusakan ekologis, maka kontradiksi ideologis itu akan dibaca publik sebagai kemunafikan politik yang sistemik.
PDI Perjuangan tidak dibangun untuk menjadi payung perlindungan bagi kader yang menyimpang. Partai ini lahir dari keberanian melawan ketidakadilan, bukan untuk berkompromi dengan praktik yang melukai rakyat dan merusak alam. Menjaga nama baik partai dengan cara menutup mata justru akan mempercepat erosi kepercayaan rakyat.
Di sinilah makna regenerasi dan pembenahan menjadi nyata. Regenerasi bukan seremoni struktural, melainkan tindakan ideologis. Menempatkan etika di atas kepentingan elektoral, menegakkan disiplin tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa partai diisi oleh kader yang layak secara moral dan ideologis.
Tanpa langkah tegas, PDI Perjuangan Bolmut berisiko menjelma menjadi organisasi yang kuat secara struktur, tetapi rapuh secara nilai.
Kepengurusan baru memiliki kesempatan sejarah untuk membuktikan bahwa PDI Perjuangan Bolmut bukan partai yang takut membersihkan dirinya sendiri. Keberanian menertibkan kader bermasalah justru akan memperkuat, bukan melemahkan konsolidasi partai. Sebab rakyat lebih menghargai kejujuran dan ketegasan daripada kepura-puraan yang dibungkus jargon persatuan.
Akhirnya, regenerasi atau stagnasi bukan sekadar pilihan organisatoris, melainkan pilihan ideologis. Jika DPC PDI Perjuangan Bolmut 2025-2030 ingin tetap menjadi rumah besar perjuangan wong cilik, maka keberanian bersikap harus ditempatkan di atas segala kompromi. Tanpa itu, arah perjuangan 2025 – 2030 hanya akan menjadi peta tanpa tujuan.
*Penulis adalah Rahmat Toan Barusi (Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, Ketua Bidang Investigasi dan Pelaporan LSM KIBAR DPW Indonesia Timur)
